" KPK Luncurkan Desa Anti Korupsi, Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi " Peluncuran desa anti Korupsi merupakan titik awal dimulainya...
" KPK Luncurkan Desa Anti Korupsi, Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi "
Peluncuran desa anti Korupsi merupakan titik awal dimulainya gerakan anti korupsi dari level desa, untuk Indonesia yang bebas dari korupsi.
Kegiatan ini dihadiri langsung ketua KPK Firli Bahuri, A Halim Iskandar Menteri desa PDDT serta deputi pendidikan dan peran serta masyarakat Wawan Wardiana, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Gowa.
Tak hanya itu, hadir pula 9 Gubernur desa anti korupsi.
Dalam siaran pers KPK 7/6/2022, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, program desa anti korupsi, merupakan usaha dan upaya membebaskan Indonesia dari budaya korupsi.
Pemilihan desa merupakan indikator yang dianggap penting sebab bersentuhan langsung dengan dana desa yang jumlahnya cukup besar.
Ketua KPK berharap, dengan program desa anti korupsi, budaya korupsi dapat ditekan serendah mungkin, sehingga tidak ada lagi kepala desa yang terjerat korupsi.
Sementara itu, Deputi pendidikan dan peran serta masyarakat, Wawan Wardiana menambahkan, bahwa sejak 2015 hingga 2021, pemerintah pusat telah mengucurkan dana mencapai Rp. 468,9 triliun untuk dana desa di seluruh Indonesia.
Namun sangat disayangkan, kemiskinan di desa masih terbilang tinggi yakni sekitar 12,53 % atau setara dengan 14,46 juta dari keseluruhan penduduk Indonesia.
Penggunaan dana desa masih sangat jauh dari harapan dalam mengubah tatanan sosial melalui pembangunan, sehingga kurang berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Sebutnya.
Sementara berdasarkan data sejak tahun 2015 sampai tahun 2021, jumlah kasus sebanyak 601, dalam bentuk tindak pidana korupsi dengan tersangka 686 orang.
Berdasarkan data ini, perilaku koruptif sudah masuk hingga ke desa desa yang notabene merupakan ujung tombak pembangunan.
Untuk itu, puncuran desa anti korupsi, merupakan upaya bersama memutus mata rantai kejahatan ini, secara berkesinambungan. Pungkasnya.
Seperti diketahui, program ini sudah dilaksanakan KPK sejak bulan Pebruari, dan terus berlanjut hingga bulan November 2022 di 10 provinsi.
Editor: Ilyas Imran | Sumber Foto KPK
